OZ NEWS
Istana Benarkan Gibran Ajukan Mundur sebagai Wakil Presiden ke Prabowo
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto setelah polemik putusan MK dan MA terkait dokumen pendidikannya. Keputusan tersebut muncul di tengah meningkatnya tekanan politik, termasuk usulan Hak Menyatakan Pendapat oleh 50 anggota DPR serta aksi massa yang menuntut pemakzulan Gibran.
Bandung, OzMedia
Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) PrasetyoHadi membenarkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengundurandiri kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Prasetyo di KompleksIstana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Memang ada pertemuan pada pagi hari ini antara Bapak Wakil Presiden denganBapak Presiden. Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media danseluruh masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden adapertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih duasetengah jam,” ujar Prasetyo.
Menurut Prasetyo, dalam pembicaraan itu Gibran menyatakan akan mengundurkandiri untuk menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan MahkamahKonstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Di antaranya dalam pembicaraan itu, memang Bapak Wakil Presiden bersamatentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan pernyataanuntuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengankeputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” ucapnya.
Mensesneg menyebut Prabowo tidak menolak niat tersebut dan memberikansejumlah saran kepada Gibran dalam pertemuan itu.
Niat mundur ini tidak muncul begitu saja. Ia datang setelah dua putusanlembaga peradilan yang menyoroti dokumen pendidikan Gibran.
Polemik tersebut bermula dari dokumen yang digunakan Gibran saat mendaftarsebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. MA memutuskan surat keteranganpenyetaraan SMA milik Gibran tidak sah. Putusan itu menguatkan putusan MKsebelumnya, yang tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA atas namaGibran di Singapura dan Australia.
Gibran sempat menanggapi putusan MK pada 7 Oktober. Ia menyatakan tidakmungkin bisa kuliah jika tidak lulus SMA, dan menyebut telah menempuhpendidikan S1 di Singapura.
Setelah putusan itu keluar, persoalan ijazah Gibran merambat ke ranah politikdi parlemen. Sebanyak 50 anggota dari enam fraksi DPR mengusulkan HakMenyatakan Pendapat (HMP) menurut UU MD3. Hak tersebut antara lain dapatdigunakan terhadap dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakilpresiden, termasuk jika dinilai tidak lagi memenuhi syarat.
Sebelumnya, pimpinan DPR menyatakan masih menunggu pembukaan masa sidangkarena DPR sedang reses hingga 8 November. Pernyataan Istana tentang niatGibran itu pun muncul bertepatan dengan dimulainya masa sidang.
Tekanan juga datang dari luar gedung parlemen. Pada hari yang sama, massamenggelar aksi di depan Gedung DPR dan menyampaikan sejumlah tuntutan, termasukpemakzulan Gibran. Aksi serupa dilaporkan terjadi di depan DPRD Jawa Timur. (OZMEDIA/CN)
sumber : Kompas.com